Apa yang Salah dengan Negeri Ini?

Belum selesai kasus Bank Century dan Mega Proyek Hambalang, kini muncul lagi Kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Sehingga kasus demi kasus saling menyusul dan sambung menyambung tanpa ada ujung penyelesaian yang jelas. Masalah ini bukan hanya menandakan adanya pembusukan atau tidak berfungsinya lembaga yudikatif sehingga lamban dalam menangani kasus, namun juga menunjukkan adanya pembusukan di lembaga legislatif dan eksekutif. Bagaimana bisa tiga lembaga trias politika membusuk secara bersamaan? Apa yang salah dengan negeri ini?

Jika kita lihat dari aspek pendanaan politik kita dapat melihat rangkaian sebab akibat yang telah mengkondisikan terjadinya pembusukan di tiga sendi lembaga politik modern tersebut. Masyarakat politik yang mewadahi dirinya dalam partai politik seringkali merupakan perkumpulan elite ekonomi yang menggerakkan bisnis di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun pemain ekonomi nasional. 

Pembusukan trias politika di indonesia adalah  akibat dari banyaknya ‘politisi najis’ di tiga lembaga tersebut. kenyataan ini ini luput dari perhatian kaum reformis yang lebih asyik dalam urusan demokrasi prosedural, bahkan banyak pula reformis yang justru terkena imbas kenajisan politik uang yang mewabah. Perlu ada perundang-undangan yang tegas untuk mencegah terjadinya berbagai perselingkuhan politik dan ekonomi yang telah dibahas di atas agar tidak menghasilkan ‘politisi najis’ untuk lahir di negri ini. 

Untuk menegakkan undang-undang tersebut diperlukan aktor di lembaga yudikatif yang bersih dan mampu menerapkan hukum dengan pasti. Selain itu, perlu pula pemberdayaan politik bagi masyarakat sipil agar mereka mampu membangun korporasi sosial dan linkage yang kuat agar dapat ikut andil dalam mengontrol jalannya negeri ini untuk masa depan rakyat yang sejahtera dan tertib. kekuatan korporasi sosial ini sangat penting untuk mendukung fungsi KPK (Komite Pemberantasan Korupsi), karena korporasi tersebut merupakan akar dari pemberantasan korupsi yang berbasis rakyat dan tentu saja kepentingan rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.