Mengharapkan Presiden Yang Kompeten
Dalam beberapa bulan kedepan rakyat Indonesia akan
menentukan Presiden dan Wakil Presiden pada pesta demokrasi Pilpres
mendatang, adalah keniscayaan kalau kita sebagai bangsa yang bersemangat
untuk maju memerlukan pemimpin yang bertekad untuk meningkatkan keunggulan
modal bangsa dan kemampuan anak bangsa menuju kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa yang merata.
Pemerintah yang baru sehendaknya mampu melakukan
terobosan yang mendorong tercapainya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan
ketahanan energi, karena ketiga faktor ketahanan tersebut selama ini merupakan
permasalahan yang dihadapi pemerintahan sebelumnya dan sekaligus menjadi
penentu keberhasilan pemerintahan di tiap periode kekuasaannya.
Penguatan Ketahanan Pangan
Pennguatan ketahanan pangan merupakan prioritas yang
harus diselesaikan oleh Presiden mendatang, karena sudah banyak sekali produk
produk pangan impor yang telah merebut pasar dalam negeri yang pada
kenyataannya telah menyengsarakan para petani Indonesia.
Berbagai macam permasalahan dalam pemenuhan
kebutuhan pangan dalam negeri, mulai dari masalah sulitnya mendapatkan lahan
pertanian yang subur, kurang tersedianya pupuk, minimnya pengembangan tanaman
pangan beserta pencegahan hama, rantai distribusi produk pangan yang kurang
efisien.
Selain itu, juga banyaknya tengkulak maupun spekulan
pasar yang meninggikan harga pangan sehingga Pada akhirnya produk lokal kurang
bersaing dan kurang tersedia di pasaran, hal ini yang menjadikan alasan
pemerintah sebelumnya membuka keran pasar produk pangan asing.
Penguatan Ketahanan Ekonomi
Penguatan ketahanan ekonomi, tantangan besar
kemajuan perekonomian nasional lima tahun mendatang adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara
berkelanjutan. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia yang sangat
pesat dengan terbukanya , merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan
secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing
perekonomian nasional.
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
ekonomi perlu mempertimbangkan beberapa agenda berikut:
- Bagaimana memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan
dan menguat dalam jangka pendek dan menengah
- Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan
- Memicu investasi dan pertumbuhan
- Meningkatkan pencapaian pendapatan negara di
sektor pajak
- Membangun ekonomi inovatif dan kreatif.
- Transformasi ekonomi untuk memodernisasi model
ekonomi bangsa dalam 5 tahun kedepan.
Agenda tersebut mungkin tampak agak idealis pada
saat ini. Namun persaingan ekonomi saat ini memacu kita untuk bisa berhasil
dalam kondisi perekonomian global yang sedang berakselerasi menuju ke zona
perdagangan bebas Asia. Ekonomi global juga sedang menghadapi pelemahan Produk
Domestik Bruto dan hal itu mempengaruhi melemahnya produksi industri lokal dan
menurunnya pertumbuhan investasi modal.
Presiden yang akan datang harus siap menyambut
dampak pelemahan ekonomi tersebut dan harus bertindak tegas dan cepat.
Pemerintah perlu memperkenalkan berbagai insentif
dan inisiatif untuk mempermudah sektor jasa yang membuka peluang investasi di
sektor-sektor kunci ekonomi. Paket stimulus juga sangat diperlukan untuk
mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur terintegrasi, menjamin
peningkatan volume ekspor dan percepatan investasi asing mengalir ke Indonesia.
Defisit fiskal bisa diredam dan ketergantungan
produk impor juga perlu dikurangi dengan pengetatan belanja impor yang
diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran, mengingat defisit neraca
perdagangan tahun lalu mencapai USD 12.6 millyar, yang disebabkan oleh impor
minyak dan gas yang sangat berlebihan, sehingga menggerus anggaran Negara &
menekan nilai kurs rupiah.
Perlunya kebijakan yang menstimulus pemodalan
industri pengolahan minyak dan gas, industri pengolahan mineral “dengan
memperbesar kandungan produk dan jasa local” serta perlu mentriger masuknya
investasi modal asing pada industri pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah
dari produk migas dan mineral juga menentukan keseimbangan dalam penggunaan dan
penerimaan anggaran Negara.
Perlunya kemudahan regulasi kegiatan usaha sektor
swasta, koperasi dan BUMN juga merupakan faktor yang sangat mendorong
pertumbuhan, diantaranya dengan memberikan insentif kepada perusahaan nasional
yang mengutamakan produk primer & sekunder unggulan dengan
mengutamakan konsumsi dalam negeri.
Penting juga untuk dibenahi yaitu sektor infrastruktur
dan transportasi dimana kedua sektor tersebut selalu menjadi hambatan manajemen
rantai pasok serta permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tranformasi ekonomi juga diperlukan dengan
menciptakan perekonomian bernilai tinggi yang mengakselerasikan modal baru
pertumbuhan. BUMN perlu dibantu untuk meningkatkan produktivitas, menstimulasi
inovasi & meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan
pertumbuhan terpusat, namun juga perlu dikembangkan pertumbuhan ekonomi di
berbagai wilayah. Pemerintah harus melakukan diversifikasi usaha dan memberikan
insentif dalam industri yang strategis dimana bangsa kita memiliki keahlian,
kekuatan dan potensi untuk mandiri berproduksi .
Perluasan konsentrasi produksi ke daerah-daerah juga
perlu dipertimbangkan agar dapat mengangkat nilai kompetensi tenaga kerja
di daerah , adalah tugas Negara untuk mendukung dan membina potensi tenaga
kerja lokal dengan memberikan bekal keahlian, modal intelektual dan keterampilan
dengan demikian ketergantungan tenaga asing dapat diminimalisasi terutama hanya
untuk transfer knowledge.
Pemerintah kedepan juga perlu mengatur norma hukum
perdagangan yang melindungi kepentingan Negara dalam mempermudah bisnis,
industri dan perdagangan, Hal tersebut sangat berarti untuk memberikan
kepercayaan serta kepastian hukum kepada investor dan pelaku usaha bahwa
berbisnis di Indonesia adalah aman dan nyaman.
Disisi penerimaan pendapatan Negara yang bersumber
dari pajak, Pemerintah kedepan perlu mengejar kekurangan yang telah dialami di
tahun 2013 yaitu kurang Rp 76,3 triliun dari target pemerintah. Tentunya
pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu
pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Perlunya penataan
system perpajakan nasional dan peningkatan potensi perpajakan , cukai dan
kepabeanan.
Selain penerimaan pajak, pemerintah juga diharapkan
mampu menggali pendapatan di sektor maritim dan kelautan yang mana potensinya
sangat besar mengingat Indonesia adalah Negara maritim.
Penguatan Ketahanan Energi
Pentingnya penguatan energi juga sangat mendesak
untuk dibenahi oleh Presiden mendatang, mengingat pertumbuhan konsumsi energi
nasional yang mencapai 7% per tahun, hal ini perlu diimbangi dengan pasokan
energi primer yang sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian, perlunya deregulasi kebijakan energi yang
mempermudah penggunaan energi dalam negeri serta pemanfaatan energi baru dan
terbarukan serta mengurangi ketergantungan impor minyak, perlu juga
mengendalikan penggunaan subsidi energi, sehingga subsidi sebaiknya
disubstitusi ke program kesehatan dan program pendidikan.
Pemerintah juga perlu mentransformasi Pertamina dan
SKK Migas dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara di sektor migas dan
meningkatkan kedaulatan Negara dalam mengelola sumber daya energi untuk
kemakmuran rakyat.
Pemerintah diharapkan perlu membentuk komite
daya saing nasional guna memberikan solusi hambatan daya saing terutama
dalam menghadapi era perdagangan bebas, komite daya saing nasional wajib
mengatasi hambatan struktural untuk pertumbuhan dan merespon perubahan pola
daya saing sehingga memberikan solusi yang efektif dan efisien terhadap daya
saing produktifitas nasional.
Cukup banyak tantangan dan tugas yang harus diemban
presiden mendatang, sehingga diperlukan Presiden yang mempunyai kompetensi
serta integritas tinggi demi tercapainya harapan Indonesia yang lebih
baik .
Penulis:
Raden Edi Sewandono
Pemerhati Kebijakan Publik dan Praktisi Energi
PP Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
